Setelah dilantik menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto kian menyusun strategi politik untuk memperkuat kedudukan Indonesia di kancah dunia internasional. Salah satu strategi yang disusun oleh beliau adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Langkah strategis ini kian memperkuat posisi Indonesia di tengah situasi dunia yang tengah bergejolak.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyambut dengan positif langkah tersebut. Aher menyebutkan bahwa pengaruh Indonesia akan makin besar, “Saya menyambut baik Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Ini berarti peran serta ruang pengaruh kita akan semakin besar.” Beliau mengisyaratkan bahwa keanggotaan penuh ini juga menjadi platform bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya dalam mengatasi isu-isu global.
Dalam hal ini, Ahmad Heryawan atau yang kerap disapa Aher menegaskan bahwa banyak kesempatan yang terbuka melalui jalur keanggotaan ini. “Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dalam mengatasi isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta isu-isu kemanusiaan seperti isu Palestina terlebih untuk persoalan kerja sama ekonomi.” Menurut sambutannya, BRICS memberikan peluang nyata bagi Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian, “Negara-negara yang bergabung dalam BRICS memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan mampu memberikan pasar serta peluang investasi baru bagi Indonesia. BRICS memiliki kekuatan ekonomi besar hingga mencapai angka sekitar 35% dari PDB dunia pada 2023, sebuah estimasi porsi ekonomi yang luar biasa.”
Hal ini juga diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Dalam keterangannya di Jakarta, beliau menyambut gembira keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. “Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS merupakan wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.”
Sejalan dengan Ketuanya, Budi menganggap bawah keanggotaan ini dapat memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki kedaulatan dalam menjalin diplomasi dengan semua pihak serta memberikan kesempatan untuk menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan. Budisatrio juga mengemukakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS dapat membuka peluang strategis negara kita untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi multilateral yang lebih kuat dan inklusif. “Pengaruh diplomatik Indonesia dapat kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang juga merupakan amanat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, Budisatrio menegaskan bahwa bentuk keanggotaan ini bukan merupakan langkah konfrontatif dengan blok ekonomi barat. Menurutnya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa politik bebas aktif yang terbukti dengan keterlibatan di berbagai forum Internasioanl OECD, APEC, G20, maupun OKI. “Hal ini mengindikasikan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS bukanlah bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ haruslah dipahami dari keterlibatan Indonesia di manapun nantinya,” ujarnya. Pernyataan ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar kepentingan nasional perlu tetap menjadi agenda utama yang diperjuangkan dalam setiap relasi diplomatik. PRS.
